EKONOMI MAKRO

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)”

KATA PENGANTAR

            Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyusun makalah ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Makalah yang penulis buat berjudul  “Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)”.

            Dalam penyusunan makalah ini, penulis memperoleh banyak bantuan dari berbagai pihak, karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1.     Kedua orang tua yang telah memberikan bantuan materil maupun do’anya, sehingga pembuatan karya ilmiah ini dapat terselesaikan.

2.    Bapak Ayus Ahmad Yusuf, SE, M.Si. yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang begitu besar. Dari sanalah semua kesuksesan ini berawal, semoga semua ini bisa memberikan sedikit kebahagiaan dan menuntun pada langkah yang lebih baik lagi.

            Tiada gading yang tak retak, melalui kata pengantar ini penulis terlebih dahulu meminta maaf dan memohon permakluman bilamana isi makalah ini ada kekurangan dan ada tulisan yang penulis buat kurang tepat atau menyinggung perasaan pembaca. Kritik dan saran konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan makalah selanjutnya.

            Dengan ini penulis mempersembahkan makalah yang penulis buat dengan penuh rasa terima kasih dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi makalah ini sehingga dapat memberikan manfaat.

Kuningan, Februari 2016

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.......................................................................................................    i

Daftar Isi................................................................................................................     ii

BAB I : PENDAHULUAN

1.1    Latar Belakang Masalah..................................................................................    1

1.2    Rumusan Masalah............................................................................................    1

1.3    Tujuan Penulisan...............................................................................................   1

BAB II : PEMBAHASAN

2.1    Pengertian Dan Ruang Lingkup APBN..........................................................    2

2.2    Fungsi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).................................     2

2.3    Struktur Dan Susunan APBN..........................................................................    3

2.4    Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011-2015........................    4

2.5    Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.................   6

BAB III : PENUTUP

3.1  Kesimpulan.......................................................................................................    7

3.2  Saran.................................................................................................................    7

DAFTAR PUSTAKA.............................................................................................   8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1         Latar Belakang Masalah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran bisa dibaratkan sebagai anggaran rumah tangga ataupun anggaran perusahaan yang memiliki dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran.

Penyusunan anggaran senantiasa dihadapkan pada ketidakpastian pada kedua sisi. Misalnya, sisi penerimaan anggaran rumah tangga akan sangat tergantung pada ada atau tidaknya perubahan gaji/upah bagi rumah tangga yang memilikinya

Demikian pula sisi pengeluaran anggaran rumah tangga, banyak dipengaruhi perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi. Sisi penerimaan anggaran perusahaan banyak ditentukan oleh hasil penerimaan dari penjualan produk, yang dipengaruhi oleh daya beli masyarakat sebagai cerminan pertumbuhan ekonomi.

Jadi, anggaran pendapatan dan belanja Negara dalam suatu pemerintahan merupakan salah satu struktural yang berperan sebagai tulang punggung dalam menopang kehidupan Negara baik itu dalam hal kemakmuran, kesejahteraan, bahkan berlangsungnya perkembangan suatu Negara untuk mencapai sebuah kemajuan.

1.2         Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan di bahas dalam makalah ini adalah:

1.    Bagaimana pengertian dan ruang lingkup APBN ?

2.    Apa fungsi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ?

3.    Bagaimana struktur dan susunan APBN ?

4.    Bagaimana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam periode tahun 2011 sampai dengan 2015 ?

5.    Bagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 ?

1.3         Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam pembentukan makalah ini adalah:

1.    Untuk mengetahui pengertian dan ruang lingkup APBN.

2.    Untuk mengetahui fungsi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

3.    Untuk mengetahui struktur dan susunan APBN.

4.    Untuk mengetahui anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam periode tahun 2011 sampai dengan 2015

5.    Untuk mengetahui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1         Pengertian Dan Ruang Lingkup APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, atau disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN, Perubahan APBN, dan Pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang.

Setiap tahun pemerintah menyusun APBN. Landasan hukum serta tata cara penyusunan APBN terdapat di dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 1, 2 dan 3. Pada pasal 23 ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besanya kemakmuran rakyat. Pada pasal 23 ayat 2 disebutkan bahwa Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Pada pasal 23 ayat 3 disebutkan apabila DPR tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan Presiden, pemerintah menjalankan APBN tahun lalu.

Setelah APBN ditetapkan dengan Undang-Undang, pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. Berdasarkan perkembangan, di tengah-tengah berjalannya tahun anggaran, APBN dapat mengalami revisi/perubahan. Untuk melakukan revisi APBN, Pemerintah harus mengajukan RUU Perubahan APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR. Dalam keadaan darurat (misalnya terjadi bencana alam), Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya. Selambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, Presiden menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN kepada DPR berupa Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan negara agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta pada akhirnya ditujukan untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2.2         Fungsi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

Fungsi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) diantaranya adalah sebagai berikut :

1.    Fungsi alokasi, yaitu penerimaan yang berasal dari pajak dapat dialokasikan untuk pengeluaran yang bersifat umum, seperti pembangunan jembatan, jalan, dan taman umum

2.    Fungsi distribusi, yaitu pendapatan yang masuk bukan hanya digunakan untuk kepentingan umum,tetapi juga dapat dipindahkan untuk subsidi dan dana pensiun

3.    Fungsi stabilisasi, yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) berfungsi sebagai pedoman agar pendapatan dan pengeluaran keunagn negara teratur sesuai dengan di terapkan.Jika pemndapatan dipakai sesuai dengan yang di terapkan, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) berfungsi sebagai stabilisator.

2.3         Struktur Dan Susunan APBN

Struktur APBN terdiri dari pendapatan negara dan hibah, belanja negara, keseimbangan primer, surplus/defisit, dan pembiayaan.

1.      Pendapatan Negara dan Hibah.

Penerimaan APBN diperoleh dari berbagai sumber. Secara umum yaitu penerimaan pajak yang meliputi pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Cukai, dan Pajak lainnya, serta Pajak Perdagangan (bea masuk dan pajak/pungutan ekspor) merupakan sumber penerimaan utama dari APBN.

Selain itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) meliputi penerimaan dari sumber daya alam, setoran laba BUMN, dan penerimaan bukan pajak lainnya, walaupun memberikan kontribusi yang lebih kecil terhadap total penerimaananggaran,jumlahnya semakin meningkat secara signifikan tiap tahunnya Berbeda dengansistem penganggaran sebelum tahun anggaran 2000, pada system penganggaran saat ini sumber-sumber pembiayaan (pinjaman) tidak lagi dianggap sebagai bagian dari penerimaan.

Dalam pengadministrasian penerimaan negara, departemen/lembaga tidak boleh menggunakan penerimaan yang diperolehnya secara langsung untuk membiayai kebutuhannya. Beberapa pengeculian dapat diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.

2.      Belanja Negara. 

Belanja negara terdiri atas anggaran belanja pemerintah pusat, dana perimbangan, serta dana otonomi khusus dan dana penyeimbang.nSebelum diundangkannya UU No. 17/2003, anggaran belanja pemerintah pusat dibedakan atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. UU No. 17/2003 mengintrodusing uniffied budget sehingga tidak lagi ada pembedaan antara pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Sementara itu, dana otonomi khusus dialokasikan untuk provinsi Daerah Istimewa Aceh dan provinsi Papua.

3.      Defisit dan Surplus.

Defisit atau surplus merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran. Pengeluaran yang melebihi penerimaan disebut defisit; sebaliknya, penerimaan yang melebihi pengeluaran disebut surplus. Sejak Tahun 2000, Indonesia menerapkan anggaran defisit menggantikan anggaran berimbang dan dinamis yang telah digunakan selama lebih dari tiga puluh tahun. Dalam tampilan APBN, dikenal dua istilah defisit anggaran, yaitu: keseimbangan primer (primary balance) dan keseimbangan umum (overall balance). Keseimbangan primer adalah total penerimaan dikurangi belanja tidak termasuk pembayaran bunga. Keseimbangan umum adalah total penerimaan  dikurangi belanja termasuk pembayaran bunga.

4.      Pembiayaan.

Pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran. Beberapa sumber pembiayaan yang penting saat ini adalah: pembiayaan dalam negeri (perbankan dan non perbankan) serta pembiayaan luar negeri (netto) yang merupakan selisih antara penarikan utang luar negeri (bruto) dengan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.

2.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2011-2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	1210,6	1338,0	1438,9	1635,4	1793,6
I. Pendapatan Negara	1205,6	1332,2	1432,1	1633,1	1790,3
1. Penerimaan Pajak	873,9	980,5	1077,3	1246,1	1380,0
a. Pajak Dalam Negeri	819,8	930,5	1029,9	1189,8	1328,5
i. Pajak Penghasilan	431,1	465,1	506,4	569,9	644,4
1. Migas	73,1	83,5	88,7	83,9	88,7
2. Non Migas	358,0	381,6	417,7	486,0	555,7
ii. PPN	277,8	337,6	384,7	475,6	525,0
iii. PBB	29,9	29,0	25,3	21,7	26,7
iv. BPHTB	-0,0	-	-	-	-
v. Cukai	77,0	95,0	108,5	117,5	126,7
vi. Pajak Lainnya	3,9	4,2	4,9	5,2	5,7
b. Pajak Perdagangan Internasional	54,1	49,7	47,5	56,3	51,5
i. Bea Masuk	25,3	28,4	31,6	35,7	37,2
ii. Pajak Ekspor	28,9	21,2	15,8	20,6	14,3
2. Penerimaan Bukan Pajak	331,5	351,7	354,8	386,9	410,3
a. Penerimaan SDA	213,8	225,8	226,4	241,1	254,3
i. Migas	193,5	205,8	203,6	211,7	224,3
1. Minyak Bumi	141,3	144,7	135,3	154,8	170,3
2. Gas Alam	52,2	61,1	68,3	56,9	53,9
ii. Non Migas	20,3	20,0	22,8	29,4	30,0
b. Bagian laba BUMN	28,2	30,8	34,0	40,0	44,0
c. PNBP Lainnya*)	89,5	95,1	94,3	105,8	112,1
II. Hibah	5,3	5,8	6,8	2,3	3,3
BELANJA NEGARA	1295,0	1491,2	1650,4	1876,9	2039,5
Belanja Pemerintah Pusat	883,7	1010,6	1137,2	1280,4	1392,4
1. Belanja Pegawai	175,7	197,9	221,7	258,8	293,1
2. Belanja Barang	124,6	140,9	169,7	178,4	222,5
3. Belanja Modal	117,9	145,1	180,9	185,8	174,7
4. Pembayaran Bunga Utang	93,3	100,5	113,0	135,5	152,0
a. Utang Dalam Negeri	66,8	70,2	98,1	120,6	137,9
b. Utang Luar Negeri	26,4	30,3	14,6	14,9	14,0
5. Subsidi	295,4	346,4	355,0	403,0	414,7
a. Subsidi Energi	255,6	306,4	310,0	350,3	344,7
i. BBM	165,2	211,9	210,0	246,5	276,0
ii. Listrik	90,4	94,6	100,0	103,8	68,7
b. Subsidi Non Energi	39,7	39,9	45,1	52,7	70,0
6. Belanja Hibah	0,3	0,1	1,3	2,9	3,6
7. Belanja Sosial	71,1	75,6	92,1	88,1	85,5
8. Belanja Lainnya	5,5	4,1	3,4	27,9	46,4
III. Belanja ke Daerah	411,3	480,6	513,3	596,9	647,0
1. Dana Pertimbangan	347,2	411,3	430,4	491,9	516,4
a. Dana Bagi Hasil	96,9	111,5	88,5	117,7	127,7
b. Dana Alokasi Umum	225,5	273,8	311,1	341,2	352,9
c. Dana Alokasi Khusus	24,8	25,9	30,8	33,0	35,8
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	64,1	69,4	82,9	104,6	121,6
3. Dana Desa	-	-	-	-	9,1
4. Dana Ditahan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KESEIMBANGAN PRIMER	8,8	-52,7	-98,5	-106,0	-93,9
SURPLUS/DEFISIT	-84,4	-153,2	-211,5	-241,5	-245,9
Persentase terhadap PDB	-1,1	-1,9	-2,3	-2,4	-2,2
PEMBIAYAAN DEFISIT	130,9	175,2	237,4	241,5	245,9
I. Dalam Negeri	148,7	198,6	243,2	254,9	269,7
1. Perbankan Dalam Negeri	48,9	62,7	34,2	5,4	4,5
2. Non Perbankan Dalam Negeri SBN (Neto)	99,8 119,9	135,9 159,7	209,0 224,7	249,5 265,0	265,2 277,0
II. Pinjaman Luar Negeri (Neto)	-17,8	-23,5	-5,8	-13,4	-23,8
1. Penarikan Pinjaman LN (Bruto)	33,7	31,4	55,3	54,1	47,0
a. Pinjaman Program	15,3	15,0	18,4	16,9	7,1
b. Pinjaman Proyek	18,5	16,4	36,9	37,2	39,9
c. Penerusan Pinjaman	-4,2	-3,8	-3,9	-3,4	-4,3
2. Amortisasi	-47,3	-51,5	-57,2	-64,2	-66,5
SURPLUS/DEFISIT PEMBIAYAAN	46,5	22,0	25,9	0,0	0,0
ASUMSI/BESARAN EKONOMI MAKRO
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,5	6,3	5,8	5,5	5,8
Inflasi (%)	3,8	4,3	8,4	5,3	4,4
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	8779	9384	10460	11600	11900
Suku Bunga SPN 3 Bulan Rata-rata (%)	4,8	3,2	4,5	6,0	6,0
Harga Minyak Mentah (USD/Barel)	111,5	112,7	105,9	105,0	105,0
Lifting (ribu barel/hari)	900	861	825	818	900

2.5     Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2016 (disingkat APBN 2016) adalah rencana keuangan pemerintahan negara Republik Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk tahun 2016. Rancangan Undang-undang (RUU) ABPN 2016 disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 14 Agustus 2015. Pengesahan RUU APBN 2016 oleh DPR ditargetkan akan dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2015 namun ditunda hingga akhirnya disahkan oleh DPR tanggal 31 Oktober 2015. Penundaan pengesahan APBN 2016 akibat hampir semua fraksi di DPR menyoroti asumsi penerimaan fiskal yang terlampau optimistis dan yang paling mengemuka adalah penyertaan modal negara (PMN) yang akan disuntikkan kepada 26 BUMN.

RAPBN tahun 2016 disusun berdasarkan pokok-pokok kebijakan fiskal dengan tema “Penguatan Pengelolaan Fiskal dalam Rangka Memperkokoh Fundamental Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas”. Sejalan dengan hal tersebut maka strategi yang ditempuh adalah:

1.    Memperkuat stimulus yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan penguatan daya saing;

2.    Meningkatkan ketahanan fiskal dan menjaga terlaksananya program-program prioritas di tengah tantangan perekonomian global; dan

3.    Mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah dan panjang.

Ringkasan APBN

Berikut ringkasan anggaran APBN tahun 2016 dalam triliun rupiah:

Uraian	RAPBN	APBN	RPBN-P	APBN-P
Pendapatan Negara	1.848,1	n/a	n/a	n/a
-Penerimaan Perpajakan	1.565,8	n/a	n/a	n/a
-Penerimaan Negara Bukan Pajak	280,2	n/a	n/a	n/a
-Penerimaan Hibah	2,0	n/a	n/a	n/a
Belanja Negara	2.121,3	n/a	n/a	n/a
-Belanja Pemerintah Pusat	782,2	n/a	n/a	n/a
-Transfer ke daerah dan Dana Desa	(89,8)	n/a	n/a	n/a
Keseimbangan Primer	(273,2)	n/a	n/a	n/a
%defisit terhadap PDB	2,1%	n/a	n/a	n/a
Pembiayaan Netto	273,2	n/a	n/a	n/a

BAB III

PENUTUP

5.1         Kesimpulan

Dari penjelasan diatas dapat kami simpulkan bahwa dalam APBN (anggara Pendapatan Belanja Negara) adalah hasil dari perencanaan yang berupa daftar  mengenai bermacam-macam kegiatan terpadu, baik yang menyakut penerimaan maupun pengeluarannya  yang dinyatakan dalam satuan uang dalam jangkah waktu tertentu, biasanya adalah satu tahun.

Anggaran pendapatan dan belanja Negara dalam suatu pemerintahan merupakan salah satu structural yang berperan sebagai tulang punggung dalam menopang kehidupan Negara baik itu dalam hal kemakmuran, kesejahteraan, bahkan berlangsungnya perkembangan suatu Negara untuk mencapai sebuah kemajuan.

5.2         Saran

Dalam perencanaan pembangunan yang tercermin dalam APBN mempengaruhi rencana-rencana sektor swasta dan menyakinkan lembaga-lembaga lain mengenai apa yang akan ditempuh oleh Negara yang bersangkutan (Indonesia) dimasa mendatang, serta yang lebih penting lagi adalah bahwa pemerintah yang bersangkutan lebih efisien dalam mengambil keputusan dimasa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

·         http://bps.go.id

·         https://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Negara_Indonesia_Tahun_Anggaran_2016

·         www.bappenas.go.id